Jayapura, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia), Hendrik Yance Udam (HYU), melontarkan kritik keras terhadap Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua. HYU menilai tindakan Kepala Biro Umum Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Petrus E. Imoliana S.Th, telah mencoreng citra gereja sebagai institusi independen dan menyeretnya ke dalam politik praktis.,”kata HYU kepada sejumlah wartawan di kota Jayapura ( Minggu 10 Agustus 2025)
“Manuver politik yang dilakukan oleh Pdt. Petrus E. Imoliana jelas berbahaya. Ini bisa memicu polarisasi di tengah jemaat Tuhan dan merusak netralitas GKI di Tanah Papua,” tegas HYU.
Menurut HYU, situasi politik Papua pasca PSU Pilgub 6 Agustus 2025 semakin memanas. Ia menilai Sinode GKI di Tanah Papua kini terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Benhur Tomi Mano – Costan Karma (BTM-CK). Salah satu indikasinya, kata HYU, adalah keterlibatan Pdt. Petrus dalam kunjungan ke Mamberamo Raya bersama Benhur Tomi Mano, dengan alasan pelayanan. Namun, menurutnya, kunjungan tersebut justru disinyalir untuk mengintervensi KPU terkait perolehan suara demi menguntungkan BTM-CK.
HYU juga menyoroti pernyataan Ketua Umum Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, M.Th, yang menyerukan agar GKI menolak segala bentuk politisasi. Menurut HYU, seruan itu datang terlambat.
“Pernyataan tersebut seharusnya dikeluarkan jauh sebelum Pilkada 2024, bukan setelah situasi memanas. Sekarang ibaratnya nasi sudah menjadi bubur,” kritiknya.
HYU mendesak pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua untuk segera memberhentikan Pdt. Petrus dari jabatannya.
“Jika tidak, citra GKI di Tanah Papua akan terus rusak. Gereja harus menjadi rumah bagi semua umat, bukan kendaraan politik kelompok tertentu,” tegasnya.
Dengan sikap tegas ini, HYU berharap gereja-gereja di Tanah Papua kembali memegang teguh prinsip netralitas dan menjadi perekat persatuan di tengah dinamika politik daerah.
