Jayapura.Seruan keras datang dari intelektual muda Saireri, Yosep Mandosir, yang secara frontal menyebut janji politik Benhur Tomi Mano (BTM) tentang pembentukan Provinsi Papua Utara dalam 100 hari kerja sebagai bualan murahan yang menyesatkan dan mempermainkan harapan rakyat.
“BTM sedang menjual mimpi kosong demi mendulang suara di Saireri. Ini bukan perjuangan, ini dagang suara!” tegas Yosep dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa (24/06/2025).
Saat berkampanye di Biak, Supiori, Yapen, dan Waropen, BTM tampil percaya diri menjanjikan bahwa Papua Utara akan jadi kenyataan hanya dalam waktu 100 hari jika ia terpilih. Tapi bagi banyak kalangan terpelajar, janji ini bukan membangkitkan semangat, tapi menghina akal sehat.
Realitas Politik: PDIP di Luar Kekuasaan, Janji Hanya Jadi Kertas Kosong
BTM adalah calon dari PDIP — partai yang tidak lagi berada dalam lingkaran kekuasaan nasional setelah kalah di Pilpres 2024. Koalisi Indonesia Maju Plus (KIMPLUS) yang berkuasa saat ini tidak memberi ruang besar kepada PDIP dalam pengambilan keputusan, termasuk soal pemekaran daerah.
“Tanpa dukungan fraksi di DPR dan restu koalisi pemerintah, janji pemekaran hanyalah ilusi politik,” ujar Yosep.
Bahkan jika BTM berharap pada “akses istimewa” melalui Ketua DPR RI, Puan Maharani, hal itu tak punya arti. DPR adalah lembaga kolektif-kolegial. Suara mayoritas tetap di tangan KIMPLUS. Tak ada ruang bagi manuver oposisi untuk loloskan Papua Utara dalam waktu singkat.
100 Hari = Pembohongan Publik! Ini Bukan Bangun Panggung, Ini Bentuk Provinsi!
Hukum di Indonesia jelas. Pemekaran provinsi diatur ketat dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan prosesnya tak main-main:
Kajian akademik & teknokratik
Analisis fiskal dan anggaran
Persetujuan DPRD induk dan DPD
Pembahasan Komisi II DPR RI
Pengesahan melalui UU baru
“Belum ada satu pun syarat ini yang terpenuhi. Bahkan usulan resmi Papua Utara saja belum masuk DPR. Lalu janji 100 hari itu atas dasar apa? Mimpi?” kata Yosep tajam.
Fakta: Tiga DOB Baru Saja Masih Kacau, Mau Tambah Lagi
Yosep juga menyoroti kekacauan tiga provinsi baru (Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan) yang disahkan tahun 2022. Lebih dari 40% struktur pemerintahan masih kosong. APBD belum berjalan optimal. Dengan realitas itu, janji menambah DOB baru hanya akan memperburuk kekacauan birokrasi dan menyakiti rakyat.
Rakyat Dijadikan Komoditas, Bukan Subjek Perjuangan
“BTM tahu dia tak punya kekuatan real di Senayan, tapi tetap manfaatkan aspirasi Papua Utara untuk memancing simpati rakyat Saireri. Ini bukan strategi, ini manipulasi!”
Janji tanpa dokumen, tanpa strategi hukum dan politik, hanya akan melahirkan kekecewaan massal. Politik seperti ini merusak kepercayaan rakyat pada demokrasi.
“Pemimpin bukan pembual. Kalau tidak bisa realisasikan, jangan tipu rakyat dengan janji populis murahan,” tegas Yosep.
Penutup Menggelegar: “Papua Utara Tak Akan Lahir dari Podium, Tapi dari Perjuangan Serius!”
Yosep menutup dengan kalimat yang menjadi tamparan keras bagi siapapun yang bermain-main dengan aspirasi rakyat:
“Kalau Papua Utara benar-benar ingin lahir, itu harus lewat perjuangan panjang, lintas generasi. Bukan dari pidato kampanye dan janji 100 hari yang bahkan tak berdiri di atas kaki hukum!”
