Jack Eduard Hababuk, SH., MM., MH, Sebut Kasus Pj Walikota Jayapura Berpotensi Menimbulkan Konflik Di Papua,Gakkumdu Segeras Tuntaskan Jangan Diam

Jayapura Info Harian . Com – Jack Eduard Hababuk, SH., MM., MH, tokoh pemuda  Papua mengungkapkan keprihatinannya terhadap beredarnya video viral yang diduga melibatkan Penjabat Walikota Jayapura, Lukas Christian Sohilait, ST Msi.Dalam video berdurasi 9 menit yang tersebar luas di media sosial, Lukas Christian Sohilait, ST Msi.

terlihat memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Papua,katanya di Jayapura selasa 12 november20224

Hababuk menegaskan bahwa Penjabat Walikota Jayapura Lukas Christian Sohilait, ST Msi.

tersebut telah mengakui kesalahannya terkait video tersebut. Oleh karena itu, ia mendesak Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk segera mengambil langkah hukum yang sesuai.

“Jangan biarkan Gakkumdu berdiam diri. Proses hukum harus segera dilakukan karena yang bersangkutan sudah mengakui kesalahannya. Ini adalah masalah yang sangat serius dan bisa merusak integritas Pemilu di Papua,” tegas Hababuk dalam pernyataannya.

Hababuk juga menambahkan, tindakan ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama pejabat publik, agar tidak terlibat dalam politik praktis yang bisa merusak objektivitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Satu minngu Sebelum  kasus tersebut viral di media sosial dan  menjadi perbincangan publik saya sudah ingatkan untuk Pj walikota Jayapura Lukas Christian Sohilait, ST Msi. untuk bersikap netral di pilkada Gubernur Papua dan Pilkada kota Jayapura, namun mungkin  Pak PJ tidak membaca stetmen saya di media terkait netralitas Pj walikota Jayapura dalam pilkada.

Untuk itu saya dengan tegas meminta agar Gakkumdu untuk bertindak dan memproses kasus tersebut  secara trasnparan ke publik

Karena kasus tersebut kalau tidak di selesaikan dengan baik maka akan menjadi  potensi besar konflik kepemtingan di Pilkada Papua

Sebab Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran Pemilu, termasuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pejabat atau pihak lain. Hababuk berharap lembaga tersebut tidak ragu untuk bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, demi menjaga kredibilitas dan keadilan dalam proses Pilkada di Papua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *